Analisis Aktivitas Data Governance Pranata Komputer Berdasarkan DAMA-DMBOK 2

Alivia Yulfitri; Yunita Fauzia Achmad

doi:10.25124/jrsi.v7i1.393

Alivia Yulfitri Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul
Yunita Fauzia Achmad Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Esa Unggul

DOI: https://doi.org/10.25124/jrsi.v7i1.393

Abstract

Hingga saat ini, pemerintah sangat kesulitan untuk mendapatkan data yang valid, akurat, terpercaya, dan dapat diakses dengan mudah. Seringkali terjadi perbedaan data, antar kementerian, lembaga pemerintah, perusahaan BUMN, perusahaan swasta, atau lainnya. Hal ini menjadi kendala pimpinan dalam pengambilan keputusan. Akhirnya pada bulan Juni 2019, Pemerintah berhasil menetapkan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan solusi permasahalan di atas. Salah satu faktor penentu keberhasilan inisiatif ini adalah sumber daya manusia (SDM), yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki jabatan fungsional sebagai Pranata Komputer (PK). PK memiliki tugas dan fungsi merencanakan dan mengelola bidang teknologi informasi di pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas PK terkait pengelolaan data berdasarkan DAMA-DMBOK 2. Metode yang digunakan adalah pengumpulan dokumen, melakukan asesmen, analisis aktivitas manajemen data dan aktivitas PK saat ini, serta pemetaan aktivitas PK dan manajemen data, dimana fokus pada tiga knowledge, yaitu data governance, data quality management, dan metadata. Keluarannya adalah pemetaan aktivitas PK berdasarkan DAMA-DMBOK 2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi evaluasi dan peningkatan regulasi terkait aktivitas Pranata Komputer yang mendukung implementasi Inisiatif Satu Data Indonesia, khususnya data governance di pemerintah.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1] http://ksp.go.id/disiapkan-rancangan-peraturan-presiden-tentang-satu-data/, diakses 19 Maret 2019.
[2] H. Harlinda, “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau),” Sorot, vol. 11, no. 2, p. 127, 2017.
[3] Yoku Shaw-Taylor, “Making quality improvement programs more effective,” Int. J. Health Care Qual. Assur., vol. 27, pp. 264–270, 2014.
[4] ttps://katadata.co.id/berita/2019/03/01/kpk-enam-penyebab-kekisruhan-perbedaan-data-batu-bara, diakses April 2019
[5] Hanung Nindito Prasetyo, Analisis budaya organisasi pada rancangan tata kelola data di perguruan tinggi x, in Seminar Nasional Sistem Informasi Indonesia, 2 - 4 Desember 2013, 2013, pp. 2–4.
[6] Thomas C. Redman, “Data quality must reads for researchers,” J. Decis. Syst., vol. 26, no. 3, pp. 203–206, 2017.
[7] Hanung Nindito Prasetyo and Kridanto Surendro, Perbandingan Framework Tata Kelola Data DGI dan DAMA International, in Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), 2013, pp. 27–32.
[8] Sara Rosenbaum, Data governance and stewardship: Designing data stewardship entities and advancing data access, Health Serv. Res., vol. 45, no. 5 PART 2, pp. 1442–1455, 2010.
[9] Kemenkumham RI, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Kemenkumham RI, no. 004185. 2019.
[10] http://www.ksi-indonesia.org/in/news/detail/satu-data-indonesia-menuju-sistem-dan-tata-kelola-yang-lebih-baik-demi-keberhasilan-pembangunan-, diakses April 2019.
[11] Alivia Yulfitri, “Modeling Operational Model of Data Governance in Government,” in 2016 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 2016, p. 5.
[12] BPS, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer, Jakarta, 2008.
[13] Badan Pusat Statistik and Badan Kepegawaian Negara, Kepala Badan Pusat Statistik Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 002/BPS-SKB/ II/2004 Nomor : 04 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Jakarta, pp. 1–30, 2004.
[14] Keputusan Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Presiden Republik Indonesia, Jakarta, pp. 1141–1146, 1999.
[15] T. Rachmalia, “Model Perencanaan Karir Pranata Komputer,” J. Tek. Ind., 2015.
[16] DAMA, Data Management Body of Knowledge. Basking Ridge, New Jersey: DAMA International, 2017.
[17] L. M. Jimenez, J. A. Polo, and N. A. Duarte, Overview of Data Governance in Business Contexts, IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng., vol. 519, no. 1, 2019.
[18] J. Sasmita, Pengaruh pengembangan karir terhadap motivasi dan kinerja pegawai negri sipil di provinsi riau, in ProsidingSeminar&KonferensiNasionalManajemenBisnis,26Mei2012, 2012, pp. 80–90.
[19] Agustiawan, Pengaruh Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan Terhadap Peningkatan Motivasi Kinerja Pustakawan Di UPT Perpustakaan ISI Yogyakarta, 2014.